Jambi, KD — Sejak penyaluran anggaran dana desa (ADD) yang di programkan pemerintah pusat digulirkan melalui program desa membangun satu desa satu miliar, banyak kepala desa (kades) yang terjerat hukum karna pengelolaanya tidak tepat sasaran.
Tidak ingin, para kades di Jambi ikut terjerat hukum, sejumlah tokoh masyarakat Jambi angkat bicara mencoba memberikan win-win solution.
Menurut salah satu tokoh masyarakat, Usman Ermulan, bincang ringan bertajuk “Peduli Dengan Negeri” menilai pengelolaan ADD di setiap desa sehingga rentan korupsi lantaran kurangnya SDM (sumber daya manusia).
Tidak dipungkiri, dengan kucuran ADD yang cukup besar, kepala desa sangat rentan sekali tersandung kasus hukum.
Untuk itu, Dia menyarankan kepada kepala daerah, seperti bupati untuk mengoptimalkan peran pengawasan dan pemantauan terhadap dana desa sebesar satu miliar itu.
“Di Jambi saja ada sekitar 1.500 desa, sedangkan pendamping desa hanya sekitar 500 orang, ini tidak efektif. Artinya tiga desa ditangani oleh satu pendamping,” ujar Usman di kawasan Pasar, Kota Jambi akhir pekan ini.
Mantan anggota DPR RI ini juga menyarankan kepada kepala desa sebagai top manajemen, harus bisa menerapkan fungsi manajemen yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.
“Bupati aja bisa terjerat hukum, apa lagi kepala desa. Karena itu administrasi keuangannya harus bagus. Jangan jadi temuan nantinya,” tegasnya.
Jika SDM-nya kurang, pungkasnya, ini kesempatan baik untuk memberdayakan adik-adik mahasiswa yang lulusan sarjana manajemen ekonomi. “Ini ilmunya mereka,” tandas Usman.
Tokoh masyarakat lainnya, Hatta Arifin menilai, penyalahgunaan dana desa bisa terjadi beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel.
“Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat pada sasaran, yaitu pembenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa dalam turut serta dalam pengawasan anggaran,” tuturnya.
Dikatakannya dalam pemilihan kepala desa yang sesuai dan kompeten, masyarakat harus mempertimbangkan pendidikan terhadap calon, karena pendidikan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam membangun desa.
Begitupun dengan Sabri, tokoh pemuda ini mengatakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDT) sudah menyiapkan laporan manajemen yang baik.
“Pemerintahan desa harus merekrut orang yang berkompeten di bidangnya dalam mengatur manajemen keuangan. Seperti sarjana akuitansi lulusan dari perguruan tinggi, kalau tidak penjara akan penuh oleh kades,” paparnya.
Sedangkan Nasroel Yasier menyoroti perjalanan kepala desa beberapa waktu lalu ke Bali, dinilai sebagai perjalanan yang tidak ada manfaatnya.
Baca juga : kelola-add-kades-bunga-tanjung-takut-korupsi
Lebih baik, katanya, dana perjalanan itu difokuskan untuk meningkatkan SDM Kades dalam pengelolaan dana desa.
“Itu hanya menghabiskan anggaran saja. Tidak bermanfaat, lebih baik dana itu untuk kursus para kades dalam meningkatkan manajemen keuangan,” sarannya. (budi)
