Jambi, KD — Ratusan massa yang tergabung dalam DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi menggelar aksi di depan halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi.
Mereka menuntut agar konflik agraria di Jambi dan krisis pangan di pedesaan segera diselesaikan secepat mungkin.
Dalam pers rilis mereka, menyebutkan gejolak konflik agraria bukti nyata bahwa keberpihakkan pemerintah terhadap petani masih jauh dari kenyataan, distribusi 12,7 juta ha lahan di sektor kehutanan dan 9 juta hinggaa dari BPN tak juga terwujud.
Sementara pembangunan semakin menggusur lahan-lahan produktif dan ancaman kriminalisasi petani semakin masif. Menurut data lokasi peta konflik agraria DPW SPI Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, dan Merangin.
“Dampak sosial dari semua konflik agraria bisa memberikan trauma yang kuat ditengah masyarakat untuk itu pemerintah harus serius dalam penanganan dan penyelesaian konflik ini,” kata seorang ibu rumah tangga yang mengaku bernama Jupe, Petani Perempuan SPI Tebo, Rabu (27/9/2027).
Dia mencontohkan, Koperasi Maju Bersama di Tebo dengan petani, sejatinya koperasi mengutamakan kebersamaan tanpa harus memaksakan kehendak apalagi mengintimidasikan petani.
“Kita meminta KLHK segera tinjau IUPHK HTR Koperasi Maju Bersama,” harapnya.
Sementara itu Ludianto, Pemuda SPI Merangin, mengatakan, membiarkan konflik agraria berkepanjangan telah menjadikan dilanggarnya hak-hak warga sipil di Merangin.
“Puluhan ribu keluarga petani mengalami kesulitan mengurus kartu keluarga dan e-KTP, semestinya pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sigap berperan aktif,” ungkapnya.
Azhari selaku Koordinator Aksi juga mengatakan dari tahun ke tahun persoalan agraria di Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan semakin akut karena diwariskan tanpa penyelesaian.
“Tidak hanya perekonomian di pedesaan, di pedalaman akan semakin memburuk namun kehidupan sosial membuat masyarakat resah,” tuturnya. (ratno)
