Jambi I Kabardaerah.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, menekankan kepada kepala Organisasi perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi untuk tetap fokus mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021, terutama program yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya pada Rapat Staf Lengkap Pemerintah Provinsi Jambi di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Kamis (12/4/2018).
Dalam rapat tersebut turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M Dianto, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan ini, Plt Gubernur meminta seluruh Kepala OPD untuk tetap bekerja seperti biasa terutama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang utama, roda pemerintahan harus terus berjalan, saya tidak ingin anggota masyarakat menjadi terganggu, untuk itu saya minta kedisiplinan pegawai harus terus ditingkatkan dan kita harus terus bersinergi,” ujarnya.
Fachrori juga mengingatkan seluruh Kepala OPD untuk meningkatkan kinerja, termasuk realisasi serapan anggaran dengan baik dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK tentang laporan keuangan tahun 2017.
“Kita sudah masuk triwulan kedua tahun anggaran 2018, kemarin kami sudah bertemu dengan pimpinan BPK Perwakilan Jambi, diberi waktu 40 hari untuk menyelesaikan laporan keuangan kita. Saya harap pekerjaan ini tidak ditunda-tunda, setelah memperbaiki apa yang dievaluasi oleh BPK, saya berharap kita bisa mempertahankan laporan keuangan dengan Opini WTP,” kata Fachrori.
Plt Gubernur menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran berkomitmen untuk terwujudnya Jambi TUNTAS 2021. “Kita harus bersinergi, bekerja untuk Provinsi Jambi, perhatikan program-program prioritas sesuai dengan target RPJMD, sehingga program yang dijalankan ke depan lebih terarah terfokus dan bersinergi, saya juga minta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program kegiatan ke depan,” jelas Fachrori.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, menyatakan bahwa anggaran triwulan kedua ini masing-masing dinas dan instansi dan serapan anggaran relatif masih kecil.
“Kalau secara totalitas data yang dimiliki dari Biro Pembangunan dan Kerjasama baru berkisar 9,3%, artinya jika serapan anggaran kecil maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena perputaran dana itu juga sangat dipengaruhi oleh anggaran dari pemerintah . Untuk itu, kami sedang merapatkan dengan beberapa OPD terkait untuk percepatan kegiatan kita di tahun 2018,” pungkasnya. (ratno)
