Jambi I Kabardaerah.com — Untuk menciptakan pelayanan yang prima dijajaran di Pemerintahan Provinsi Jambi, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar, minta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pelayanan publik.
Hal tersebut dikatakan Plt Gubernur Jambi saat membuka Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi Tahun 2018, bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Senin (16/4/2018).
Pada Rakor tersebut, mengambil tema yakni “Kita Bangun Sinkronisasi dan Sinergitas Implementasi Kebijakan di Bidang Administrasi Kepegawaian dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Visi Jambi TUNTAS 2021″.
Fachrori menyampaikan, manajemen kepegawaian merupakan upaya peningkatan kinerja pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah guna meningkatnya kualitas pelayanan publik, juga dilakukan penguatan kapasitas pengolahan reformasi birokrasi dan penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, yang terbuka, berbasis kinerja,” kata Fachrori.
Lanjut Fachrori, peningkatan kualitas pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, yang selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder yang terkait.
“Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi salah satu tulang punggung kita semua. Dan keberhasilan suatu institusi atau lembaga pemerintahan berawal dari tatanan kinerja yang terarah terukur dan terencana sebagaimana salah satu lembaga atau institusi pemerintahan yang melaksanakan pelayanan administrasi negara kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah juga tentunya menghadapi berbagai dinamika dalam internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut,” ujar Fachrori.
Rapat koordinasi ini, tambah Fachrori, merupakan salah satu upaya penting dalam koordinasi kerjasama sinkronisasi serentak dan sinergi pelayanan administrasi.
“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat diketahui capaian penanggulangan permasalahan serta alternatif solusi dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan tatanan kebijakannya. Untuk itu, saya berpesan kepada para peserta menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, berikan saran yang konstruktif sehingga rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan yang mampu berperan berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021,” terang Fachrori.
Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi, mengatakan, kegiatan ini sebagai media untuk meningkatkan jalinan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi di bidang pelayanan administrasi kepegawaian, sedangkan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan di bidang administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jambi.
Perwakilan dari BKN RI dan yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi turut hadir dalam acara tersebut.
Hal tersebut dikatakan Plt Gubernur Jambi saat membuka Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi Tahun 2018, bertempat di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Senin (16/4/2018).
Pada Rakor tersebut, mengambil tema yakni “Kita Bangun Sinkronisasi dan Sinergitas Implementasi Kebijakan di Bidang Administrasi Kepegawaian dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Visi Jambi TUNTAS 2021″.
Fachrori menyampaikan, manajemen kepegawaian merupakan upaya peningkatan kinerja pegawai sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Peningkatan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah guna meningkatnya kualitas pelayanan publik, juga dilakukan penguatan kapasitas pengolahan reformasi birokrasi dan penerapan manajemen aparatur sipil negara yang transparan, yang terbuka, berbasis kinerja,” kata Fachrori.
Lanjut Fachrori, peningkatan kualitas pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, yang selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder yang terkait.
“Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah menjadi salah satu tulang punggung kita semua. Dan keberhasilan suatu institusi atau lembaga pemerintahan berawal dari tatanan kinerja yang terarah terukur dan terencana sebagaimana salah satu lembaga atau institusi pemerintahan yang melaksanakan pelayanan administrasi negara kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah juga tentunya menghadapi berbagai dinamika dalam internal maupun eksternal, sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut,” ujar Fachrori.
Rapat koordinasi ini, tambah Fachrori, merupakan salah satu upaya penting dalam koordinasi kerjasama sinkronisasi serentak dan sinergi pelayanan administrasi.
“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat diketahui capaian penanggulangan permasalahan serta alternatif solusi dalam pelayanan administrasi kepegawaian dan tatanan kebijakannya. Untuk itu, saya berpesan kepada para peserta menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, berikan saran yang konstruktif sehingga rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan yang mampu berperan berkontribusi bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021,” terang Fachrori.
Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi, mengatakan, kegiatan ini sebagai media untuk meningkatkan jalinan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi di bidang pelayanan administrasi kepegawaian, sedangkan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan di bidang administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Jambi.
Perwakilan dari BKN RI dan yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi turut hadir dalam acara tersebut.
Penulis: Ratno
Editor : Budi Harto
