JAMBI I Kabardaerah.com — Pasca digratiskannya Jembatan Suramadu (Surabaya Madura) oleh sejumlah pihak, omongan nyinyir tak hentinya keluar dari sejumlah pihak.
Melihat itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sangat menyayangkan itu. Pasalnya, kebijakan Presiden Jokowi untuk mensejahterakan masyarakat dituding berbau politik menjelang Pemilu 2019.
“Bila menilai Jembatan Suramadu harus dilihat secara utuh, tidak bisa sepenggal-penggal. Tugas presiden untuk mensejahterakan masyarakatnya, jangan dikaitkan dengan hal-hal yang berbau politik. Apalagi sebentar lagi Pemilu 2019,” tandas Moeldoko saat melakukan panen raya jagung tekhnologi budidaya jenuh air di lahan rawa pasang surut dan pencanangan benih unggul M70D dan M400 di Desa Karya Bakti, Rantaurasau, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi, Kamis (1/11/2018).
Menurutnya, keputusan presiden membebaskan biaya tol Jembatan Suramadu bukan kehendak Presiden Jokowi, tapi dari aspirasi masyarakat.
“Itu aspirasi masyarakat. Mulanya, masyarakat Madura mengusulkan agar ada keringanan pembayaran di tol Suramadu. Tolong dong yang mengendarai kendaraan bermotor jangan bayar. Nah, akhirnya dibebaskan oleh Presiden Jokowi,” ungkap mantan Panglima TNI ini.
Tidak itu saja, selanjutnya datang lagi masyarakat yang meminta potongan jalan tol jadi 50 persen. “Masyarakat tersebut, memohon kalau bisa bayar tolnya hanya 50 persen saja. Karena membebankan masyarakat yang bekerja, dan membebani persoalan investasi di daerah, akhirnya usulan agar dibebaskan dilakukan Presiden,” tegasnya.
Dari kejadian tersebut, katanya, presiden melihat ternyata pemasukan dari tol Suramadu tidak signifikan. “Bagi negara bukan untung rugi yang dinilai, tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu akhirnya dibebaskan. Jadi bukan kepentingan politik,” tuturnya.
Disisi lain, Dia menilai perkembangan investasi di Madura tergolong lambat dibandingkan Surabaya. “Kenapa? Salah satunya juga, biaya logistik mahal. Mudah-mudahan dengan dibukanya tol secara gratis ini, daerah yang tertinggal investasinya bisa sejajar dengan daerah lain,” harap Moeldoko. (azhari)
