Ketua HKTI Jambi Desak Pemerintah Tingkatkan Harga Karet Petani

“Usman Ermulan Dengarkan Curhatan Petani Karet”

Jambi I Kabardaerah.com — Sejak beberapa tahun ini kondisi harga komoditas karet petani di Jambi menyedihkan. Pada minggu kedua bulan Desember Disperindag Provinsi Jambi mengumumkan harga kadar karet kering (KKK) 100% sebesar Rp. 17.500 perkilo.

Sementara di minggu yang sama harga kadar karet basah (KKB) ditingkat petani yang dibeli oleh pengumpul hanya sebesar Rp. 6.700 perkilo dengan potongan kotor sepuluh persen, itupun belum termasuk potongan biaya operasional lainya.

Dengan kondisi tersebut, Ketua HKTI Jambi Usman Ermulan langsung turun kelapangan untuk bertemu dan mendegarkan secara langsung jeritan para petani karet yang ada di Desa Mato Gual, Kabupaten Batanghari, Sabtu (15/12/2018) kemarin.

“Petani karet saat ini sangat menjerit, sulit sekali. Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah tidak dapat terpenuhi. Pemerintah harus segera memberikan solusi dalam mengatasi masalah harga ini,” Ujar Usman Ermulan.

Mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua Priode ini membandingkan dengan harga pokok saat ini, seperti beras. Untuk dua kilo gram karet petani hanya baru bisa mendapatkan satu kilo gram beras.

“Dan bagaimana untuk biaya kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan maupun biaya kebutuhan lainnya. Belum lagi kendala lain yang dihadapi oleh petani karet, jika cuaca hujan tentu petani tidak bisa mengambil hasil produksinya,” imbuhnya dengan nada prihatin.

Menurut pengakuan warga, kata Mantan DPR-RI semasa pemerintahan Presiden Soeharto ini belum ada perhatian khusus oleh pemerintah bagaimana menghasilkan karet dengan mutu yang berkualitas.

Padahal kata Usman Ermulan, Jambi merupakan produsen terbesar ketiga di Indonesia tetapi belum bisa menentukan harga karet sendirin karena terganjal kualitasnya, hal itu dinilainya masih minimnya keseriusan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan petani karet.

“Untuk mencetak hasil produksi mereka harus beli keranjang plastik sendiri, seharusnya pemerintah sediakan itu. Dan pemerintah harus turun kelapangan memberikan penyuluhan kepada mereka bagaimana menghasilkan karet dengan kualitas bagus,” imbuhnya.

Untuk itu dia menghimbau kepada pemerintah untuk turun kelapangan dan memberikan win-win solusition dalam mengatasi harga karet petani, salah satunya pemerintah harus memutus mata rantai mafia karet di Jambi.

Karena selama ini petani karet terkesan dilarang untuk menjual langsung hasil produksi kepabrik, padahal katanya tidak ada aturan yang melarang.

Penulis: Budi Harto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *