Jambi I Kabardaerah.com — Agar pengelolaan anggaran di tingkat Kelurahan dan Kecamatan tepat sasaran dan tidak menjadi soal hukum, Pemerintah Kota Jambi gelar Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kota Jambi, Selasa (22/1/2019).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Walikota Jambi itu langsung dibuka oleh Walikota Jambi Dr H Sy Fasha ME yang dihadiri oleh pemateri dari Kemendagri, Kejaksaan Jambi dan Kapolresta Jambi.
Walikota Jambi Sy Fasha mengatakan, mulai tahun 2019 ini dipastikan Pemerintah Kota Jambi melalui Kelurahan mendapatkan bantuan dana dari APBN sebesar Rp370 juta setiap Kelurahan se Kota Jambi.
“Rapat ini khusunya untuk pemahaman, memantapkan dan pembekalan terkait anggaran dana kelurahan yang sudah digelontorkan melalui APBN untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan kelurahan,” Ujar Fasha, dihadapan sejumlah Media.
Maka dari itu, dia meminta kepada pihak pemateri untuk memberikan kisi-kisi hukumnya, hal itu dia tidak ingin perangkatnya ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan terjerat perkara hukum dikemudian hari.
Apa lagi katanya, saat ini Lurah juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diharapkan oleh Fasha jangan sampai pihak pejabat lurah dalam menjalankan tugasnya salah menggunakannya.
“Harapan kami dengan diadakannya Koordinasi ini tidak adalagi pejabat Kelurahan dan Kecamatan takut melaksanakannya,” paparnya.
Menurutnya, Program bantuan anggaran dana untuk setiap kelurahan tersebut merupakan perdana digelontorkan tahun ini. Sebelumnya yang ada hanya desa, namun berkat usulan melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ke Presiden Joko Widodo maka dana Kelurahan dapat disetujui.
“Kami perjuangkan ini sejak tahun 2016 lalu melalui Apeksi, dan kami usulkan berkali-kali. Saya ketemu Presiden hingga lima kali, Alhamdulillah tahun ini bisa direaliasaikan,” ungkapnya.
Memang diakuinya, Dana yang digelontorkan disetiap lurah tersebut tidak sebesar dana desa yang mencapai hingga 1 Miliyar, namun meski begitu dia cukup apresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah pusat.
“Bagaimana dana yang kecil ini memiliki dampak yang sangat besar, karena 70 persen untuk sarana dan prasaran kemudian 30 persen lagi untuk penguatan lembaga kelurahan,” ujarnya.
Dalam pandangannya, mekanisme penggunaan dana tersebut agar memiliki dampak luas dalam pembangunannya maka harus menggunakan sistem gotong royang seperti program bangkit berdaya, yang artinya pembangunan itu untuk rakyat dan dikerjakan oleh rakyat.
“Jika digunakan untuk membangun hanya dapat satu RT saja, tetapi bagaimana kalau digunakan dengan pola bangkit berdaya inovasi kita selama ini, yang mengerjakan masyarakat ini bisa dapat 10 RT setiap tahun,” tukasnya.
Sementara, Kajari Jambi Fredy Azhari meminta kepada lurah dan camat jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tersebut, “jika ketakutan menggunakannya ditakutkan tidak terserap,” katanya.
Menurutnya jika anggaran tersebut terserap dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun selanjutnya akan ditingkatkan anggarannya, seperi pada anggaran desa yang sebelumnya dan hingga saat ini sudah mencapai Miliyar.
“Bagaimana supaya ini terserap, maka kita pantau, jangan sampai tidak berbuat yang rugi rakyat,”imbuhnya.
Maka dari itu, Kajati Jambi meminta kepada pihak lurah jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada pihaknya agar dana tersebut bermanfaat dan berdampak positif terhadap penguatan ekonomi melalui program-program UMKM.
Selain itu, Kajati juga apresiasi terhadap spirit walikota jambi dalam memajukan kota jambi, dikatakannya terbukti dari berbagai program dan terobosan yang dibangun Walikota Jambi dalam meningkatkan segala sektor pembangunan.
Apa lagi Kota Jambi sebagai ibu Kota Provinsi tentu sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner. “Saya berfikir jambi itu adalah kota kecil, ternyata tidak. Saya pergi ke WTC pas pulang sesat dan mutar-mutar saya lihat jalan digang pun sangat baik,” ujarnya.
Penulis: Budi Harto
