Rahima : PKK Tingkatkam Sinergitas dengan Stakeholder tanggulangi Stunting

JAKARTA I Kabardaerah.com — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi, Rahima Fachrori mengemukakan, TP PKK Provinsi Jambi terus meningkatkan sinergitas (kesatupaduan) dengan stakeholder (seluruh pemangku kepentingan) untuk menanggulangi permasalahan stunting (pertumbuhan kerdil pada manusia), yakni untuk menurunkan dan mencegah stunting melalui 10 program pokok PKK. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rakornas TP PKK Tahun 2019, di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Selasa (26/2), yang dibuka oleh Mendagri RI, Tjahjo Kumolo. Hadir pula Ketua Umum TP PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. Rakornas PKK tahun ini mengambil tema “Peranan TP PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 Program Pokok PKK.”

Rahima menyatakan bahwa TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota akan bekerja keras dan membangun sinergi untuk menyukseskan program pengurangan dan pencegahan stunting demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas.

Usai pembukaan Rakornas PKK, dalam sesi wawancara, Rahima mengatakan, stunting masih menjadi permasalah di Indonesia dan untuk menekan angka stunting di Provinsi Jambi dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholder dari semua sektor mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat desa.

”Selama ini kita telah bekerja keras untuk menurunkan angka stunting tapi kita akan terus memaksimalkan upaya tersebut, dalam waktu dekat kita akan memanggil para pengurus TP PKK Provinsi/Kabupaten/Kota terutama Pokja 4 untuk berkoordinasi dan menyusun program yang akan kita lakukan bersama untuk mendukung pencegahan stunting, dan program lain juga seperti pencegahan gizi buruk, penurunan kematian ibu dan anak, ini program prioritas kita. Ini semua demi mewujudkan generasi Indonesia dan Provinsi Jambi yang cerdas dan berkualitas,” ujar Rahima.

Mendagri RI, Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyatakan bahwa momen ini menjadi suatu forum untuk bertukar informasi terhadap kondisi masyarakat terutama keluarga di masing-masing daerah beserta permasalahannya.

“Pertemuan ini harus menjadi momen untuk menyusun program mencari pola yang sesuai dengan kondisi dan budaya masing- masing daerah untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk berperan membantu pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten sampai ke tingkat pemerintahan desa untuk mewujudkan program kesejahteran masyarakat terutama kesehatan,” ujar Mendagri.

Mendagri mengungkapkan, tantangan bangsa ini sangat besar, di bidang sandang telah tercapai, tetapi ada dua hal yang belum selesai yaitu permasalahan papan dan pangan.

“Permasalahan stunting harus dicegah, pemerintah terus berupaya dan berkoordinasi untuk merunkan angka stunting, termasuk dipelopori oleh Ibu Negara. Angka kematian ibu hamil dan gizi anak, TBC juga menjadi program utama dan tantangan untuk diselesaikan,” ungkap Mendagri.

Mendagri juga menjelaskan, program prioritas TP PKK harus selalu berpedoman pada program pemerintah pusat.

“Sinergi dinas instansi terkait harus ditingkatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, dan program yang disusun harus diselaraskan dengan program nasional sehingga terwujud lingkungan masyarakat yang semakin maju dan demokratis. Stunting jangan sampai menyebabkan anak cucu kita gizinya kurang, upaya ini harus digenjot mulai sekarang karena akan berdampak pada pada kecerdasan anak dan menurunkan produktivitas,” jelas Mendag

Ketua Umum TP PKK Pusat, Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam sambutannya menyatakan hasil yang diharapkan dari Rakornas ini adalah tercapainya persamaan persepsi tentang kebijakan pemerintah dan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara nasional. ”Sinkronisasi arah kebijakan program yang dilaksanakan oleh TP PKK secara nasional, baik melalui program prioritas maupun unggulan yang bersinergi dengan sektor terkait perlu terus ditingkatkan dan diupayakan kesinambungannya, dengan tidak mengesampingkan isu-isu aktual yang terjadi dan menjadi program prioritas pemerintah,” ujar Erni Gunarti. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *