JAMBI.KABARDAERAH.COM — Dampak ilegal drilling (pengeboran minyak tanpa ijin) di kawasan Kabupaten Muarojambi, Jambi mulai dirasakan masyarakat.
Buktinya, melalui video yang beredar di media sosial dengan akun @kabarkampungkito terlihat puluhan santri beserta ustadznya melakukan demo.
Dalam kolom tulisannya, Kabar BETRANGISAN, puluhan santri Pondok Pesantren Al-Itihat melakukan aksi protes di lahan sawit yang menjadi aktifitas pengeboran minyak mentah.
Mereka memprotes lantaran pesantrennyo sudah dicemari oleh limbah pengeboran minyak mentah tersebut.
Dalam aksinyo, rombongan santri sangat berharap kepada pemimpin agar mendengar keluhan mereka, apolagi kalo sudah limbah memasuki lingkungan pendidikan, kareno pado saat belajar, bau limbah sangat menyengat tercium diarea Pondok Pesantren Al-Itihat tersebut.
Ayo penegak hukum bertindak, pemerintah ayo cari solusi, pertamina ayo kirim tim investigasi, ini masyarakat sangat berharap kepadamu.
Para santri Pondok Pesantren di Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Muarojambi, Jambi itu juga terlihat membawa kertas bertuliskan protes.
Dalam orasinya pada Rabu (1/5/2019) lalu, salah seorang ustadz membacakan tuntutannya yang diikuti para santrinya. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Tito Karnavian dan para netizen yang menyaksikan video ini untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.
Sejak diunggah pada Rabu lalu, hingga Sabtu (4/5/2019) siang ini sudah tayang lebih dari 44 ribu.
Kolom komentar pun dibanjiri aneka jawaban dari ratusan netizen yang melihat video tersebut.
Seperti Zul_jambi, yang pesimis dengan aksi mereka bisa ditindaklanjuti para pejabat negeri. Dia menuliskan dalam bahasa daerah Jambi, “percuma bae klo koto manggil pejabat dak bakal di dengarnyo dak, tp klo dio dipanggil atasannyo cepat-cepat tu datang.”
Sedangkan air_kesehatan_milagros menulis, “pak pemda setempat, pak kapolres dan pak kapolda jambi tolong ditindaklanjuti ilegal driling minyak tersebut.”
Demikian juga, warganet atas nama adisantowi mengatakan, tolong bantu mereka @Fachrori_umar (Gubernur Jambi).
Lain lagi dengan nopriadi_khodri menuliskan @jokowi tolong pak ditanggapi keluhan warganya.
Selanjutnya apriadi_said @jokowi @kapolri_indonesia @polrimabes. Terakhir eko_aprianto89 mohon bantuannya bapak @jokowi @divisihumaspolri yang terhormat untuk masalah ilegal drilling di Jambi ini.
Kepada media ini, Septianur Kurniawan, Staff Goverell Pep Asset 1, Pertamina EP Jambi mengajak semua pihak untuk mencari solusi terbaik secara bersama.
“Karena tidak bisa kami bertindak sendiri, apalagi kami cuma kontraktor bukan regulator atau yang punya fungsi penindakan,” ungkapnya.
Terkait kegiatan ilegal drilling di Provinsi Jambi, saat ini pihaknya masih tetap intens berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami masih berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam, Kepolisian, Ditjen Migas dan SKK Migas. Kami berharap adanya tindakan hukum yang lebih intensif dan efektif dalam penanganannya, agar tidak adanya sumur ilegal baru lagi,” harap Kurniawan.
Sementara itu, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak kepolisian Jambi.
(timkd)
