Kasdam II/Sriwijaya Menilai yang Bertanggungjawab Terjadinya Karhutla Semestinya Pemimpin Daerah

JAMBI KABARDAERAH.COM — Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Syafrial,PSC,M.Tr (Han) mengaku, saat ini satgas karhutla terus berupaya melakukan pencegahan karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi, baik sosialisasi, tindakan langsung.

Ini dikemukakan saat menggelar rapat karhutla di ruang Posko Karhutla Satgasgab di Makorem 042/Garuda Putih, Jambi, Senin (16/9/2019).

Dia menilai bencana karhutla yang terjadi saat ini bukanlah tanggungjawab pemimpin TNI dan Polri. “Semestinya, bencana karhutla dan kabut asap iniĀ adalah tanggungjawab pimpinan daerah masing-masing,” tegasnya.

Namun begitu, menurutnya, untuk mengendalikan bencana karhutla diperlukan kerjasama semua pihak. “Semua harus bekerjasama sesuai tupoksi masing-masing. TNI dan Polri selalu siap,” tukas Syafrial.

Tidak itu saja, dia juga menyayangkan masih adanya pihak perusahaan yang enggan berkontribusi dalam menangani karhutla.

“Meski terjadi karhutla di kawasannya, namun masih ada pihak perusahaan belum sungguh-sungguh ikut serta dalam memadamkan api. Ini masalah nasional,” tegas Syafrial.

Baginya, ini adalah permasalahan nasional sehingga melelahkan bila tidak bisa cepat teratasi. “Capek kita. Bila ada oknum yang tidak bertanggungjawab harus diproses hukum. Tindak tegas,” ujarnya.

Sebelumnya, ungkapan senada juga ditegaskan salah seorang tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan, bahwa pemerintah juga harus lebih tegas terhadap pihak perusahan selaku pemegang izin perkebunan untuk bertanggungjawab dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah dan sekitar konsesinya.

“Jangan ada yang dikorbankan, seperti ancaman Presiden Jokowi akan mencopot Pangdam, Kapolda dan Danrem jika wilayah teritorialnya masih terjadi kebakaran hutan dan lahan,” tukas Usman.

Baginya, ancaman tersebut ridak relevan, sebab dalam hal memberikan izin bagi perusahan perkebunan adalah kepala daerah. Yang ditingkatkan adalah koordinasi antar steakholder dalam penanganan karhutla.

“Yang ngasih izin kepala daerah, gubernur, bupati. Kenapa harus jadi korban danrem, pangdam dan kapolda. Dia tidak tau menau, ketika ada api dia harus diganti? Jangan dong?” tutur mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode ini.

Sementara itu, Dansatgas Karhutla Jambi Kolonel Arh Elphis Rudy mengaku sejak Januari hingga awal September 2019 ini jumlah kebakaran hutan dan hutan yang terjadi di Jambi sudah mencapai lebih 1.700 ha.

Diakuinya, hingga saat ini ratusan petugas Satgas Karhutla Jambi masih berupa memadamkan api di titik-titik terjadinya karhutla.

(azhari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *