• PEDOMAN MEDIA SIBER
  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
Kabar Daerah Jambi
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
    • INVESTIGASI
  • OLAHRAGA
  • KAB/KOTA
  • PARIWISATA
    • SENI & BUDAYA
  • POLITIK
  • PROFILE
  • EKONOMI
  • INTERNASIONAL
  • MEDIA PARTNER
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
    • INVESTIGASI
  • OLAHRAGA
  • KAB/KOTA
  • PARIWISATA
    • SENI & BUDAYA
  • POLITIK
  • PROFILE
  • EKONOMI
  • INTERNASIONAL
  • MEDIA PARTNER
No Result
View All Result
Kabar Daerah Jambi
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Menunda Pemilu 2024, Berarti Menciptakan Pemerintahan yang Otoriter 

Maret 3, 2022
in OPINI, POLITIK
Menunda Pemilu 2024, Berarti Menciptakan Pemerintahan yang Otoriter 

JAMBI.KABARDAERAH.COM — Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik Jambi, Pahrudin HM menilai, isu penundaan Pemilu 2004 lantaran para ketua umum partai politik gagal masuk menjadi calon presiden (capres) potensial.

Seiring berjalannya waktu, dan dinamika perpolitikan di Indonesia, usulan ini diduga atas desain pemerintah (melalui salah satu menteri) untuk mengamankan projek-projek yang tertunda, seperti Ibu Kota Negara (IKN).

“Pada awalnya, saya menduga isu penundaan pemilu 2024 adalah upaya para ketum parpol yang gagal masuk sebagai capres potensial,” ujarnya, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, ini terlihat dari Muhaimin (PKB) yang mengusulkan pertama kali dari ketum parpol, diteruskan oleh Airlangga (Golkar) dan Zulhas (PAN).

“Ketiganya para ketum parpol yang tidak dilirik publik dalam survei capres 2024. Tetapi melihat perkembangan terkini, ternyata usulan ini atas desain pemerintah (melalui salah satu menteri) untuk mengamankan projek-projek yang tertunda, seperti IKN,” ungkap Pahrudin.

Dia menambahkan, sepertinya nama-nama yang berpeluang besar menggantikan Jokowi di Pilpres 2024 tidak ‘satu gerbong’ dengan pemerintah sekarang.

ArtikelLainya

FS Tersangka, Kapolri Lulus Ujian Terberat

Silahturahmi DPW LIRA dan DPD LIRA Kota Jambi 

Mashuri Ketua DPD Demokrat, Sukarman Bontet: Siap Besarkan Partai Hingga ke Pelosok Desa

Bahkan, katanya, bisa saja kalau ternyata nama-nama capres potensial yang sekarang beredar kemudian menang di Pilpres 2024 membatalkan projek-projek yang ada saat ini, seperti IKN tersebut.

“Kalau terjadi penundaan tentu secara esensial adalah pengkhianatan terhadap demokrasi yang kita sepakati bersama,” tuturnya.

Menunda Pemilu 2024, sambungnya, berarti menciptakan pemerintahan yang otoriter karena tidak didasarkan pilihan publik dalam pemilu yang demokratis.

“Aspirasi-aspirasi publik akan semakin sulit diwujudkan, karena pemerintah lebih pada melayani kebutuhan-kebutuhan kelompok tertentu yang berkepentingan dengan penundaan pemilu,” imbuhnya.

Pahrudin juga menegaskan, penundaan pemilu ini akan semakin menumbuhkan oligarki politik-ekonomi. “Kebijakan-kebijakan negara lebih banyak untuk kepentingan elit-elit, karena wakil rakyat tidak lagi legitimate,” sebutnya.

(azhari)

ShareTweetSend
Previous Post

Gubernur Al Haris Akan Tingkatkan Kualitas Kawasan Candi Muarojambi 

Next Post

Dandim Jambi Hadiri Upacara Pembukaan Perkemahan Pramuka Santri Putri

Discussion about this post

Kabar Daerah Network

  • Aceh
  • Sumut
  • Sumbar
  • Kepri
  • Riau
  • Jambi
  • Sumsel
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Babel
  • Yogyakarta
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • NTB
  • NTT
  • Bali
  • Kalbar
  • Kaltara
  • Kalteng
  • Kaltim
  • Kalsel
  • Sulut
  • Sulbar
  • Sulteng
  • Sultra
  • Sulsel
  • Gorontalo
  • Malut
  • Maluku
  • Papua
  • Papua Barat

Tentang Kabar Daerah

PT KABAR DAERAH INDOMEDIA

Media Online & TV Streaming Nasional

Portal berita dan TV Streaming nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Memberikan informasi daerah terupdate, tercepat dan terlengkap.

Seluruh Wartawan Kabar Daerah dibekali oleh ID Card dan Surat Tugas yang terdaftar dalam Box Redaksi.

  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • REDAKSI
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
    • INVESTIGASI
  • OLAHRAGA
  • KAB/KOTA
  • PARIWISATA
    • SENI & BUDAYA
  • POLITIK
  • PROFILE
  • EKONOMI
  • INTERNASIONAL
  • MEDIA PARTNER


© 2018 PT. Kabar Daerah Indomedia
Aceh | Sumatera Utara | Kepulauan Riau | Riau | Sumatera Barat | Jambi | Sumatera Selatan | Bengkulu | Lampung | Bangka Belitung | Jawa Barat | Banten | DKI Jakarta | Jawa Tengah | Yogyakarta | Jawa Timur | Sulawesi Utara | Sulawesi Barat | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Selatan | Gorontalo | Kalimantan Utara | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur | Bali | Maluku | Maluku Utara | Papua Barat | Papua