JAMBI.KABARDAERAH.COM – Merangin. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin menyelenggarakan kegiatan Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Hotel Merangin Syariah, Senin (27/10/25).
Kegiatan yang menghadirkan sejumlah ketua kelembagaan tersebut menghadirkan narasumber antara lain Dr Yesi Elfisa M.Pd (Moderator) Rektor Universitas Merangin, M.Thoiyibi S.Sos MH (Moderator) Rektor IAI SMQ Bangko dan Komisi II DPRD RI.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, Himun Zuhri, dalam berbagai hal menekankan pentingnya kegiatan tersebut sebagai momentum penguatan kelembagaan untuk menghadapi agenda demokrasi mendatang.
“Bawaslu mempunyai strategi mandat untuk memastikan tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, transparan, dan amanah. Melalui penguatan kelembagaan ini, kami ingin memperkokoh kolaborasi dalam menyongsong pemilu yang insya Allah akan terselenggara pada tahun 2029,” ujarnya.
Masih menurut ketua Bawaslu. “Kami sengaja mengundang bapak ibu untuk hadir di sini bukan sekadar hadir secara fisik saja, kami ingin bapak ibu hadir secara pemikiran didefinisikan hasilnya, penguatan kelembagaan ini adalah salah satu fase yang sedang dijalankan oleh Bawaslu se-indonesia, karena hasil evaluasi pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang lalu diharapkan setiap stakeholder yang hadir di sini dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap pembenahan penguatan kelembagaan, jadi kami sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap kondisi demokrasi di Kabupaten Merangin untuk mendatang,” lanjutnya lagi.
“Pembenahan sistem demokrasi yang ada di negeri kita terutama dalam hal persiapan untuk perubahan atau kodifikasi undang-undang pemilu sehingga pada tahun 2029 mendatang kita sudah memiliki regulasi atau undang-undang pemilu yang baru mudah-mudahan salah satu pemikiran kritis yang berasal dari ruangan ini, dan itu yang kami harapkan bapak ibu dapat berkontribusi aktif terhadap perjalanan kegiatan pada kesempatan ini,” tandas Himun Zuhri.
Adapun peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur, termasuk KPU, organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, pemilih, serta masyarakat umum.
Penulis : Helmikey
