JAMBI.KABARDAERAH.COM — Gubernur Jambi, Fachrori Umar, mengharapkan agar Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi membangun suatu hubungan kerja yang sinergi, saling mendukung, serasi, dan tidak saling mendominasi satu sama lain dalam menjalankan pembangunan dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam Pengambilan Sumpah Janji 55 Orang Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih Pemilu 2019, Senin (9/9/2019) di Gedung DPRD Provinsi Jambi.
Edi Purwanto (partai PDIP) ditunjuk menjadi Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jambi, dan posisi wakil, Rocky Chandra (dari Gerindra).
Gubernur berharap agara para anggota DPRD yang telah terpilih dan resmi diambil sumpah/janji dapat melaksanakan tugas dengan penuh amanah serta tidak akan mengecewakan masyarakat Jambi.
“Hal ini perlu saya sampaikan mengingat ke depan begitu besar harapan dari masyarakat yang telah memilih saudara untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan berbagai macam aspirasi,” ujar Fachrori.
Fachrori menyatakan bahwa pemilihan umum serentak tanggal 17 April 2019 yang lalu telah terlaksana dengan baik dan sukses. “Kita semua mampu melaksanakan kontestasi politik skala besar dengan penuh etika dan kedewasaan, terpilih atau tidak terpilih adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi. Hari ini, seluruh perbedaan yang terjadi dalam masa-masa Pemilu harus kita hilangkan. Untuk selanjutnya mari kita satukan langkah dan tekad untuk membangun Provinsi Jambi sebagaimana harapan seluruh masyarakat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah,” tegas Fachrori.
Sebagai anggota legislatif yang baru saja dilantik, lanjut Fachrori, masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian para anggota dewan, untuk terus berbenah dengan menginstropeksi diri dan mengembangkan kemampuan individual dengan meningkatkan kinerja tugas pokok, yang tentu akan berimplikasi pada penguatan institusi DPRD Provinsi Jambi.
“Dalam pandangan saya, beban kerja DPRD masa datang akan semakin berat dan berbeda dengan sebelumnya karena masyarakat sudah semakin maju dan kritis dalam peranannya sebagai kontrol utama terhadap kinerja lembaga pemerintahan,” ungkap Fachrori.
Fachrori mengemukakan, wakil rakyat sudah tentu akan mendapatkan banyak masukan aspirasi dari berbagai lembaga maupun individu. “Aspirasi yang layak dicermati dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, namun tidak semua masukan dan aspirasi tersebut dapat segera direalisasikan karena harus melalui beberapa tahapan dan penyaringan prioritas untuk pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tutup Fachrori.
(ratno)
