JAMBI.KABARDAERAH.COM – Merangin Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun 2023, yang dijadwalkan pada hari Senin (29/4/24) sekira jam 10 pagi, namun tertunda oleh sebab pihak Pemda Kabupaten Merangin banyak kesibukan, dan jadwal tersebut di tetapkan pada pukul 14.00.WIB.
Namun saat Ketua DPRD Kabupaten Merangin Herman Efendi memulai rapat tersebut, ada beberapa anggota DPRD kabupaten Merangin yang intrupsi, dan mengajukan berbagai pertanyaan dan keberatan.
Seperti As’Ari Elwakas, (Apuk) menyikapi sidang paripurna yang membahas LKPJ Kabupaten Merangin 2023, banyak para pejabat Pemkab Merangin yang belum hadir di ruangan sidang paripurna tersebut membuat As’Ari Elwakas, berang dan mengharapakan rapat tersebut di skor.
“Sekda mana, ini persoalan tidak main-main kenapa sekda tidak hadir dan juga banyak para kepala OPD yang tidak hadir, kalau seperti ini saya sarankan diskor saja dulu,” ujar Apuk.
Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Hasren Purja Sakti (HPS) mengharapkan agar rapat paripurna di tunda, dikarenakan banyakan nya para kepala OPD yang tidak hadir.
“Intrupsi pak ketua kalau para kepala OPD banyak yang tidak hadir rapat Paripurna ini kita tunda dulu, sampai pukul 15.00 masih banyak para OPD yang tidak hadir saya dari Partai Perindo Al Out,” ucap HPS.
Dan tidak mau keringan, Zainal Amri juga mempertanyakan, Paripurna LKPJ tahun 2023 ini sangat penting, kenapa para OPD banyak yang tidak hadir, kenapa bisa seperti ini.
“Ini bukan rapat biasa, ini sangat penting, kenapa para OPD tidak ada yang hadir, kalau seperti ini tidak usah kita adakan rapat,” tegas Zainal Amri.
Menyikapi hal tersebut PJ Bupati Merangin, mengakui banyaknya para kepala OPD Pemda Merangin yang tidak hadir, dan sempat di absen oleh PJ
“Di karenakan ada beberapa Kepala OPD yang tidak hadir, itu di karenakan ada kesibukan dinas luar, seperti mengantarkan camat yang baru-baru ini di lantik,” ujar PJ.
Sewaktu di absen oleh PJ Bupati Merangin, ada beberapa OPD yang tidak hadir dan juga tidak ada perwakilannya.
Seperti Infektur Inspektorat, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan kebudayan, Kadis Perhubungan, Kadis Dukcapil, Kadis DPUPR di wakili, kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kadis Perkebunan diwakili, kadis DPMD, Sekda juga tidak hadir, Staf ahli bidang politik dan hukum, Assisten 1,II, III izin,” ujar PJ.
Dengan demikian pimpinan rapat mengambil kesimpulan dan men-Skor paripurna tersebut.
Penulis : Helmikey
