JAMBI.KABARDAERAH.COM — Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mendampingi Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (10/3/2021).
Ada peristiwa menarik saat Edi menemani Mensos Risma mengunjungi kawasan Sungai Terap tempat SAD bermukim. Usai Risma berdialog dengan beberapa warga SAD, Edi mengajak Risma untuk menyadap salah satu pohon karet yang ada di lokasi.
“Ayo bu saya tunjukin cara nyadap karet,” ujar Edi ke Risma.
Setelah menyerahkan pisau sadap ke Risma, Edi pun memandu mantan Walikota Surabaya itu menyayatkan pisau sadap ke batang pohon karet sehingga mengeluarkan getah.
“Wah bagus ini Bu hasilnya (sadapan, red), tuh getahnya banyak keluar,” puji Edi kepada Risma.
Kepada awak media Edi menyampaikan bahwa dirinya rutin melakukan aktifitas sadap getah waktu duduk di bangku SMP di Sarolangun. Saat dia melihat ada warga SAD yang memegang pisau sadap, hatinya tergerak untuk mencoba menyadap pohon karet lagi.
“Jadi ini bukan pencitraan ya, saya tadi cuma pengen nyoba aja (nyadap karet, red), Alhamdulillah masih bisa,” ujarnya tertawa.
Sebelumnya, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat meninjau proses perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) mengatakan, bahwa ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Karena itu, KetuaDPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang turut mendampingi Mensos Risma mengapresiasi strategi jemput bola yang dilakukan oleh Kemensos RI. Menurutnya dengan langsung melihat kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat segera menemukan akar masalah dan memberikan alternartif solusinya.
“Saya lihat tadi Bu Risma udah sangat care dan solutif ya, beliau tadi menawarkan berbagai solusi, mulai dari internet, perlengkapan olah raga, komputer agar anak-anak SAD bisa menetap di satu tempat. Ada juga bantuan genset dan tenda. Sampai mendatangkan Bank ke lokasi SAD, agar para penerima bansos mudah mencairkan bantuan,” terangnya.
Untuk itu Edi mengharapkan agar semangat dari pemerintah pusat ini juga disambut dengan semangat yang sama oleh pemprov Jambi. Menurutnya, perbaikan dan pemutakhiran data DTKS harus terus dilakukan oleh OPD terkait. Di saat yang sama proses penyaluran bantuan sosial (bansos) juga harus terus diawasi dan dievaluasi, khususnya terkait ketepatan waktu dan penerima.
“Sekarang tinggal di kita (Pemprov Jambi, Red), bagaimana updating DTKS kita, harus terus mutakhir, harus terus dievaluasi, sampaikan apa adanya ke pusat, jadi kita juga bisa dapat bansos sesuai kebutuhan masyarakat kita,” papar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.
Terakhir, Edi meminta pemerintah provinsi untuk terus melakukan pemutakhiran data NIK dan pemilik e-KTP di provinsi Jambi. Karena distribusi berbagai Bansos dari pemerintah pusat merujuk pada data NIK dan e-KTP.
“Jadi jangan ada lagi masyarakat Jambi yang sudah cukup umur, tapi belum punya e-KTP, Dinsosdukcapil juga harus jemput bola, jangan sampai ada omongan, nggak dapat Bansos karena nggak punya e-KTP,” pungkasnya.
(*)
