JAMBI.KABARDAERAH.COM — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berharap anggota DPRD Provinsi Jambi dapat menjalankan komitmen dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat sebagai pembawa aspirasi rakyat sekaligus juga memperjuangkan kepentingan untuk rakyat.
Jika tak memenuhi kepercayaan tersebut, sambungnya, maka KPK tak segan untuk menindaklanjuti apa-apa saja yang tidak sesuai yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
“Saya sengaja ingin menggugah hal ini, rekan-rekan DPRD mau mendengar atau tidak, ya enggak ada urusan sama saya. Tapi, setelah ada masalah korupsi, saya tangkap kalian. Itu pasti,” tegas Firli saat berada di Jambi, Rabu (29/9/2021).
Menurutnya, pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) nyatanya sering dijadikan ‘lahan proyek’ bagi anggota DPRD nakal yang terjerat perkara tindak pidana korupsi.
Karena itu, dia mengingatkan para anggota DPRD Provinsi Jambi untuk mengacu pada tujuh indikator kesejahteraan umum.
“Saya tidak berharap ada anggota DPRD kabupaten/kota akan menambah catatan anggota DPRD Jambi yang terlibat kasus korupsi. Saat ini saya ingin jelaskan tujuan negara soal memajukan kesejahteraan umum, anggota DPRD juga bisa ikut campur tangan di situ. Karena sesungguhnya kalau bicara memajukan kesejahteraan umum setidaknya ada 7 indikator,” tukas Firli.
Dia menjelaskan, indikator yang pertama ialah penurunan angka kemiskinan. Ia mengajak para anggota DPRD Kabupaten/Kota Jambi untuk menelaah lebih jauh.
“Apakah dalam RAPBD 2022 sudah ada program untuk pengentasan kemiskinan di Jambi? Apakah juga ada program tentang penurunan angka pengangguran sekaligus peningkatan lapangan pekerjaan. Apakah juga ada program terkait keselamatan terhadap ibu melahirkan,” ujarnya.
Karena itu, kata Firli, angka kematian ibu melahirkan di Jambi lebih tinggi dibanding secara nasional, yaitu 0,62 persen, sementara persentase nasional hanya 0,3 persen.
Disamping itu ,Firli juga memaparkan mengenai presentase angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, serta angka genio ratio yang menjadi tujuh indikator penting bagi anggota DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun pokok-pokok pikiran RAPBD tahun 2022 sesuai dengan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Sedangkan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk membangun kepercayaan dimata publik terhadap anggota dewan dari kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi.
Dirinya ingat apa yang ditegaskan Ketua KPK Firli Bahuri akan tangkap pelaku korupsi.
“Ketua KPK, Oak Firli tadi bilang, ketika ada niat dari kita untuk korupsi ataupun membuat keuntungan secara finansial. Maka siap-siap saya tangkap kamu. Jadi ingat-ingatan seperti itu yang disampaikan beliau kepada kami,” tegas Edi.
Selain itu, dia menambahkan, Ketua KPK juga berharap kepada gubernur dan DPRD Provinsi Jambi dan Bupati/ Wali Kota dan DPRD berkordinasi anggaran yang prioritas untuk kepentingan rakyat.
(azhari)
