JAMBI.KABARDAERAH.COM – Merangin. Sebagai kader, selalu siap dan sa’mina wa atho’na jika partai memberi perintah untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Merangin dari Partai Perindo” ujar Hasren Purja Sakti dalam keterangannya, Selasa (23/4/2024).
Ia membeberkan ada aspirasi besar yang mengalir dari masyarakat khususnya Dapil IV atau luhak 16, untuk menghendakinya maju sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Merangin.
“Saya menghormati dan menyambut baik aspirasi dimaksud, dengan mempersiapkan diri sembari menunggu perintah partai. Saya juga perlu meminta pendapat kader dan struktur partai, khususnya teman-teman DPC Perindo Kabupaten Merangin,” lanjutnya
Terkait maju sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, menurut Hasren Purja Sakti harus memenuhi beberapa syarat-syarat indikator primer dan sekunder.
Ia menguraikan, untuk syarat primer misalnya berkaitan tentang kesiapan gagasan atau visi Calon Wakil Kepala Daerah, apa motivasinya ketika maju sebagai Calon Wakil Kepala Daerah, apakah visinya reliable dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian syarat sekunder kata Hasren Purja Sakti diantaranya harus ada modal sosial, modal kultural, modal politik dan logistik.
“Jadi memang tidak mudah untuk maju sebagai Calon Wakil Kepala Daerah. Persiapan dan tantangannya besar. Dari daftar indikator tersebut, rasa-rasanya, saya tidak ada masalah. Jika partai memerintahkan dan warga Merangin menghendaki, Bismillah kita maju sebagai Calon Wakil Bupati Merangin,” tegas Hasren Purja Sakti optimis.
Jika dirinya ikut, dan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Merangin yang akan diprioritaskan nya adalah tata kelola pembangunan.
“Pembangunan Kabupaten Merangin harus dikembalikan sesuai dengan filosofis, Merangin adalah salah satu Kabupaten tertua untuk wilayah Jambi Barat, dan letaknya strategis, kita harus lebih maju dari Kabupaten lainnya, kita harus berdiri di atas kaki sendiri, misalnya sumber daya manusia Merangin harus berdaya, di semua sektor,” tuturnya.
Hasren Purja Sakti menambahkan, Kabupaten Merangin harus dibangun dengan kearifan lokal, dalam dimensi sosio-budaya dan developmentalisme pro rakyat, berdasarkan karakter daerah.
“Semua pihak harus terlibat dalam pembangunan, pemerintah berkolaborasi dengan warga. Kepentingan rakyat harus di atas segalanya. Pemerintahan yang mekanistik atau robotik sudah tidak relevan lagi yang mensyaratkan segala sesuatunya harus sesuai selera pemerintah,” tandas HPS
Penulis : Helmikey
