Jambi I Kabardaerah.com — Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto menegaskan agar pelaku usaha di bidang perkebunan bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi.
Pasalnya, mulai bulan Mei kedepan diprediksi Provinsi Jambi memasuki musim kemarau dan panas. Untuk itu, Sekda meminta semua pihak berkomitmen untuk dapat mengantisipasinya.
“Seperti diketahui Provinsi Jambi banyak terdapat lahan gambut yang mudah terbakar. Saya yakin, dengan tetap berkomitmen, kita bisa bersatupadu mengantisipasi terjadinya bencana karhutla di Jambi,” tuturnya saat membuka Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla di sebuah hotel di bilangan Nusaindah, Kota Jambi, Selasa (22/5/2018).
Acara yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mengambil tema “Kita tingkatkan koordinasi dan sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya menghadapi bencana karhutla di Provinsi Jambi tahun 2018”.
Selain itu, Sekda juga mewanti-wanti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan. “Jangan ada pembakaran sembarangan, apalagi tahun ini ada perhelatan akbar Asian Games di Indonesia, yang diadakan di Jakarta dan di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Dengan adanya agenda olahraga terbesar di Asia Tenggara, sambung Sekda, Provinsi Jambi menjadi sorotan Pemerintah Pusat. “Saat ini Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang dimonitor pemerintah pusat karena beberapa tahun lalu saat terjadi bencana karhutla bisa mengekspor asap ke berbagai negara,” tukas Dianto.
Dia berharap, semua elemen tetap siaga dan memantau adanya titik api di setiap wilayah karhutla di Provinsi Jambi. “Saya tidak ingin kejadian karhutla seperti tahun 2015 lalu terulang kembali di Jambi. Saya juga meminta pihak Polda dan TNI berlaku tegas terhadap pelaku usaha yang tetap tidak mengindahkan ancaman bencana karhutla,” tegas Dianto.
Sedangkan Kasrem 042/Garuda Putih Letkol Arm Harry mengaku saat ini Provinsi Jambi belum terjadi Siaga 1 Karhutla. “Saat ini, pihak TNI masih dalam posisi membantu pihak BPBD Provinsi Jambi,” katanya.
Sebab, pihak Provinsi Jambi belum mengeluarkan surat keputusan (SK) agar Danrem Jambi bisa menjadi Dansatgas Karhutla. “Jadi pihak TNI masih menunggu. Soal tindak pidananya pihak kepolisian yang menanganinya,” imbuhnya.
Namun begitu, Harry juga berharap, Provinsi Jambi tidak terjadi karhutla lagi seperti tahun 2015 lalu yang mengakibatkan kerugian yang banyak. (azhari)
