JAMBI I Kabardaerah.com – Gubernur Jambi, Fachrori Umar, berharap agar kerjasama dengan Bank Dunia cepat terwujud. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pertemuan dengan Bank Dunia, di ruang Kerja Gubernur Kantor Gubernur Jambi, Jumat (1/3/19). Pertemuan tersebut membahas bio karbon dengan pelestarian hutan, terutama hutan alam di Provinsi Jambi.
Fachrori sangat mengapresiasi kedatangan pihak Bank Dunia dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ke Provinsi Jambi dengan agenda untuk menjaga kelestarian hutan supaya bisa menghasilkan udara bersih. Fachrori sangat menghargai dipilihnya Provinsi Jambi untuk program bio karbon, dimana hanya ada dua provinsi di Indonesia yang mendapatkan program tersebut, Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur.
“Terimakasih atas perhatian Bank Dunia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap Provinsi Jambi. Saya berharap kita bisa bekerjasama dengan baik dan supaya program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar gubernur.
Gubernur mengemukakan, salah satu kekhasan dalam hutan Jambi yakni adanya Suku Anak Dalam (SAD), dan keberadaannya juga harus diperhatikan.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Emma Rahmawati menyampaikan, program Bio Carbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape di Jambi harus memberdayakan masyarakat setempat, masyarakat sekitar kawasan hutan, agar masyarakat mau melestarikan hutan.
Senior Environment Specialist World Bank Task Tem Leader, Dinesh Ariyal berharap adanya tim teknis yang kuat dalam implementasi program, dan untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik sebelum program dilaksanakan,
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari menyatakan, Provinsi Jambi merupakan salah satu dari 5 provinsi di seluruh dunia untuk kegiatan Bio Carbon Fund. Untuk Indonesia hanya dua provinsi, Kalimantan Timur dan Jambi.
“Negara yang menjadi program proyek ini adalah Kolombia, Ethiopia, dan Jambi mewakili Asia. Ini tindak lanjut dari Komitmen Pak Jokowi yang menandatangani Paris COP tentang kesepakatan dan negara kita berkomitmen menurunkan emisi gas sebesar 2%, tindak lanjut di lapangan Jambi dan Kalimantan Timur,” kata Bestari.
“Dananya sekitar US $ 100 miliar sampai 2030. Nanti, setelah kita bisa berhasil menata kawasan hutan, berhasil memberdayakan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan perambahan, nanti ada hitungannya. Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan kita, itu ada hitungannya, nanti kita dapat kompensasi dari situ,” tambah Bestari.
Bestari mengatakan, tahapannya, tahun 2019 adalah kelembagaan dan persiapan, setelah itu lanjut ke pelaksanaan. “Tahun ini kelembagaan, tahun depan sudah mulai jalan sampai tahun 2030, baru bisa kita dapat benefit. Pengeloaannya melalui Bappeda. Program ini sejalan dengan program ak Gubernur. Apa yang tidak bisa didanai APBD dan APBN, dana ini yang kita pakai. Misalnya, tahun ini kita sudah menganggarkan pemberdayaan masyarakat di beberpa kabupaten, yang tidak bisa tercover, didanai dengan program ini,” jelas Bestari.
“Mereka (pihak Bank Dunia) ini sudah mulai menggali apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kopi, akan dibantu peralatan-peralatan dan pendampingan, sehingga masyarakat tidak lagi masuk lebih jauh ke dalam kawasan hutan,” tutur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini.
(mas/ratno)
