JAMBI.KABARDAERAH.COM – Pendapatan PAD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai akhir Juli masih di bawah 50 persen inilah penyebab keuangan Merangin tidak stabil dan tidak berjalan seperti mana biasanya.
Hal ini di ungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Merangin Hasan Jalil dari Partai Golkar Komisi III, kepada media ini Kamis (13/10/2022) disalah satu warung kopi yang ada di Kota Bangko.
Dirinya sangat menyayangkan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sewaktu bangar pada tahun 2021 sekitar bulan Oktober dulu, sempat menyanggupi Pendapat Angaran Daerah (PAD) disetiap OPD yang ada, tapi pada kenyataannya pada akhir Juli 2022 PAD yang di targetkan tidak mencapai target yang telah ditentukan, bahkan baru mencapai 50 persen, ada yang 30 persen, ada yang 20 persen, dan bahkan ada yang 10 persen.
“Saya sangat menyayangkan para OPD yang ada di Merangin sewaktu bangar dulu sanggup menyanggupi PAD, tapi pada akhir Juli belum ada satupun OPD yang mencapai target 50 persen, para OPD sewaktu di bangar hanya menyanggupi tapi kenyataannya nol besar,” ujar Hasan Jalil.
Menurut Hasan Jalil hal tersebut disebabkan oleh tidak ada ketegasan dari Bupati Kabupaten Merangin H Mashuri.
“Kenapa tidak pantau para OPD, dan tidak ada kroscek ke OPD, ini lah penyebabnya keuangan Merangin tidak stabil, dan yang aku kuatirkan jika muncul kegiatan pada APBD-P ini, bakalan ribut, sementara orang pusat tidak bakalan mengeluarkan Dana Insentif Daerah (DID), jika tidak ada kontribusi dari daerah itu,” tambahnya lagi.
Nampaknya dalam permasalahan ini Hasan Jalil berprinsip itu tergantung kepada pemimpinnya, jika pemimpinnya memperhatikan masyarakatnya, maka akan bisa diselesaikan, jika pemimpin tidak peduli dengan tanggungjawabnya maka kehancuranlah yang akan timbul.
“Memang tidak ada ketegasan untuk mengurus Merangin. Seorang pemimpin jangan campur adukkan urusan pribadi dengan urusan dinas, pemimpin harus merangkul semua element mulai dari yang terendah sampai lah yang tertinggi, dengan demikian semua masalah bisa diatasi dan tidak akan seperti kondisi Merangin saat ini,” lanjutnya lagi.
Dan masalah ketidak harmonisnya hubungan para OPD dan Sekda juga penyebab dan pemicunya ketidak stabilan keuangan Kabupaten Merangin, hal ini juga diungkapkan oleh Hasan Jalil.
“Dan terkait dengan ada nya Mosi tidak percaya 18 OPD kepada Sekda yang terjadi beberapa waktu yang lalu, itu juga penyebab dan pemicu ketidak stabilnya keuangan Kabupaten Merangin, semuanya itu bermuara pada Bupati tidak tegas,” tandasnya.
(helmi)
