JAMBI.KABARDAERAH.COM – 250 orang honorer yang tersedia angaran pada tahun 2024 di Instansi Sat-Pol-Pp, namun jumlah tenaga honor ada sebanyak 309 berarti ada sekitar 61 orang honorer yang telah dirumahkan, dengan adanya kisruh tersebut membuat Komisi I DPRD Kabupaten Merangin memangil Kasat Pol-PP agar dapat menjelaskan, dan menyuruh agar di kembalikan bekerja.
Selasa (9/1/24) Komisi I DPRD Kabupaten Merangin yang di ketuai oleh Zainal Amri, yang di dampingi oleh Mulyadi, Subhan dan Helmi.
“Kalau kita pertahankan 309 tenaga honorer di Sat-Pol.Pp, yang 61 orang siapa yang akan membayar gajinya karena Anggara yang ada tidak tersedia untuk 309 orang,” ujar Sobraini Kasat Pol-Pp.
“Dan 61 orang tersebut kurang disiplin, dan ada juga selama 2 bulan tidak pernah masuk kantor, dan tidak tahu di mana kantor pol-pp,” tambahnya lagi.
Mulyadi menyikapi hal tersebut, dan menyikapi dengan adanya kisruh di instansi Sat.Pol-pp, mengharapkan kepada kasat pol-pp agar dapat merekrut kembali honorer yang telah di rumahkan sebanyak 61 orang tersebut.
“Kami berharap kasat Pol-pp jangan buat kisruh, karena pada tahun ini adalah tahun politik, dan kami harapkan agar yang 61 orang tersebut jangan di rumahkan, tepati jika ada yang telah mendapat SP 3 itu tidak bisa kita pertahankan,” kata Mulyadi.
Mengatasi adanya 61 yang akan di rumahkan oleh sebab tidak tersedianya anggaran, Mulyadi mengharapkan ada solusi yang bisa di ambil, seperti dengan dana makan minum di alihkan, atau gaji mereka dirapel dan akan di anggarkan pada anggaran perubahan.
Dari 61 orang ada 2 orang yang tidak memasukan bahan, berarti ada 59 orang yang terdaftar telah di rumahkan dari 309 honorer Pol-Pp tersebut, sedangkan yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) 3 ada 12 orang, SP 2 ada 50 lebih.
Zainal Amri, merasa kecewa kepada Kasat Pol-PP karena sewaktu pembahasan anggaran tidak membantah dan tidak ada komentar terkait dengan anggaran yang ditetapkan untuk instansi Sat-Pol.Pp untuk tahun 2024.
“Kenapa sewaktu pembahasan dahulu tidak di bantah terkait dengan anggaran, dalam hal ini kita tidak mencari siapa yang salah, dan saya harapkan 309 ini di selamatkan,” pinta Zainal Amri.
Dengan adanya desakan dari pihak anggota Dewan, kasat pol-pp akan berupaya untuk menyelamatkan jumlah yang telah ditetapkan oleh Zainal Amri tersebut yakni sebanyak 309. Dengan catatan harus ada rekomendasi yang tertulis dan juga di setujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
“Kami akan melaporkan kepada atasan kami terlebih dahulu, dan kami tidak bisa menetapkan hal tersebut, karena kita tetapkan nanti takutnya gaji tidak tersedia, kami usahakan mempertahankan 309, dengan catatan ada rekomendasi dari komisi I, dan juga TAPD,” tanda Sobraini.
Penulis : Helmikey
