JAMBI I Kabardaerah.com — Mantan anggota DPR-RI di komisi keuangan dari Provinsi Jambi, Drs Usman Ermulan menilai cadangan devisa Indonesia saat ini terus mengalami penurunan.
Pasalnya, Bank Indonesia (BI) menyebutkan akhir Agustus 2018 posisi cadangan devisa Indonesia sebesar USD 117.9 miliar angka tersebut turun sebesar USD 400 juta jika dibandingkan pada akhir Juli 2018, yaitu USD 118.3 miliar.
Menurunnya jumlah cadangan devisa tersebut, menurutnya, disebabkan karena pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah serta tidak stabilnya nilai tukar rupiah hingga saat ini mencapai Rp15.000 per Dollar.
“Untuk menguatkan cadangan devisa banyak solusi yang dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan nilai ekspor disetiap daerah,” kata Mantan Staf Khusus Menteri Negara/Kepala Bappenas RI, Minggu (9/9/2018).
Dia yakin, jika disetiap daerah bisa meningkatkan nilai ekspornya, cadangan devisa Indonesia akan menguat. Dengan demikian juga akan terjadi surplus terhadap neraca perdangangan Indonesia.
“Saya berharap setiap daerah untuk menggeliatkan nilai ekspor di setiap daerahnya sebagai sumbangsihnya kepada negara untuk meningkatkan neraca perdangangan. Ini tujuannya untuk menguatkan devisa,” ujar mantan Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabar) Jambi dua priode ini.
Untuk di Provinsi Jambi, Usman mencontohkan, ada cadangan batubara, namun saat ini nilai ekspor disektor batubara di Jambi tidak lebih dari dua juta ton perbulan.
“Bagaimana kita di daerah khususnya di Jambi ini ikut andil memberikan kontribusi secara nasional, seperti membantu cadangan devisa. Kita kan punya batubara bara, selama ini nilai ekspor kita tidak lebih dari dua juta ton, tetapi bagaimana kedepannya di Jambi bisa mencapai hingga 6 juta ton perbulan,” sebutnya.
Apa lagi saat ini, tambahnya, nilai jual batubara cukup menjanjikan akibat pengutan dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah yang menyentuh hingga Rp15.000 perdolar.
Dengan meningkatnya nilai ekspor tersebut, imbuhnya, secara tidak langsung rupiah akan lebih banyak beredar di daerah, sehingga pasar dan ekonomi rakyat di daerah lebih menggeliat.
“Pemerintah daerah harus menangkap peluang tersebut. Harganya saat ini cukup menjanjikan. Satu-satunya untuk di Jambi ya batubara, sawit harganya jauh dari yang diinginkan, rempah yang kita harapkan belum muncul,” tukas Usman.
Dalam penilaiannya lagi, meningkatnya nilai ekspor tersebut, akan berdampak positif bagi keuangan daerah. Hal itu berdasarkan undang-undang otonomi daerah untuk bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk daerah mendapatkan 30 persen dari hasil batubara, sedangkan minyak hanya mendapat 15 persen saja.
Agar nilai ekspor batubara di Jambi yang tidak lebih dari dua juta ton perbulan, harus kajian dan analisa dari pihak pemerintah. Bagi Usman Ermulan, persoalan tersebut tentu ada solusinya.
Baginya, jalur transportasi dianggap masih kurang efektif, karena saat ini jalur angkutan batubara di Jambi melewati transportasi darat.
Untuk itu, dia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mempelancar arus angkutan batubara dengan mengubah ke jalur transportasi air, yakni jalur sungai. Karena transpotasi air dinilai lebih efektif, karena memiliki daya volume angkutan lebih banyak jika dibandingkan transportasi darat.
“Salah satu untuk mendorong atau mempelancar angkutan batubara supaya meningkat 5 hingga 6 juta ton ekspornya perbulan, ialah melalui sungai,” katanya.
Meski ada kendala, pihak provinsi harus cepat bergerak menyikapinya. “Jika kendalanya masalah anggaran untuk normalisasi kedangkalan sungai, pemerintah daerah bisa menyampaikan kementrian PUPR RI maupun ke presiden langsung,” tandas Usman.
Penulis: Budi Harto
