JAMBI.KABARDAERAH.COM – Forum Petani Plasma PT TLS dan Koperasi Unit Desa (KUD) PWK Mersam Kembang Tanjung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Kamis (2/1/2020) lalu, menggelar rapat bersama terkait beberapa permasalahan antara pihak perusahaan dengan warga yang hingga saat ini belum juga menemui titik terang.
Selaku Ketua Forum Silaturahim Petani Plasma PT. TLS, Mersam Kembang Tanjung dan Kembang Paseban, Sapuan Ansori mengatakan berdasarkan hasil rapat, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari agar menindaklanjutinya.
“Dari hasil rapat, kami minta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti poin poin sebagai berikut yakni perjanjian kerjasama pembangunan kebun mulai tahun 1996 yang sampai sekarang belum kompersi atau belum dilakukan penilaian teknis kebun yang dilakukan Pemkab, KUD maupun PT TLS serta jumlah hutang belum ditentukan atau belum di sepakati antara petani dan PT TLS atau belum penendatangan SPH (Surat Pengakuan Hutang) dikarenakan hutang yang diajukan kepada Bank Mandiri tidak dipergunakan untuk penyulaman kembali, perawatan, perbaikan jalan dan pelaksanaan teknis lainnya, makanya petani tidak mengetahui adanya pinjaman Bank tersebut terhadap lahan yang kosong terhadap lahan plasma petani, ” ungkap Sapuan.
Sesuai dengan surat Kementerian Agraria, Forum Petani menanti Kepala Kantor Wilayah BPN melakukan penelitian administratif yuridis dan fisik bahan lokasi HGU tersebut.
“Tapi sayangnya hingga saat belum ada tindak lanjut dari Kakanwil BPN terkait
surat dari kementerian agrarian masalah HGU PT. TLS,” jelasnya.
Menurut Anggota DPRD Provinsi Jambi ini, permasalahan antara para petani dengan PT. TLS tersebut telah puluhan tahun terjadi, tapi hingga saat ini belum ada titik terang baik dari pihak Pemerintah Kabupaten maupun perusahaan sendiri.
“Masalah ini sudah terjadi sejak lama, maka dari itu selaku Dewan Provinsi atau wakil rakyat dari Batanghari meminta kepada Pemerintah Kabupaten agar bisa segera menyelesaikan masalah konflik ini,” tegas Politisi NasDem ini.
(Andi)
