JAMBI.KABARDAERAH.COM – Kegiatan Bimbingan Teknis dan Studi Banding Ketua BPD bersama Kepala Desa Kabupaten Merangin ke Bandung Jawa Barat saat ini menuai sorotan publik.
Betapa tidak, 138 peserta yang terdiri dari 70 Kepala Desa dan 68 Anggota BPD dengan total anggaran Rp 1,1 Miliar tersebut dinilai mubazir atau hanya menghamburkan uang saja.
Wajar saja kegiatan yang diselenggarakan PT. Diva Lookah Multindo Tour & Travel dan APDESI Merangin ini, disebut DPRD Merangin tidak rasional dilakukan ditengah Pandemi Covid dan sedang proses pemulihan ekonomi daerah.
Dewan mengatakan bahwa kegiatan ini mubazir dan hanya menghamburkan uang rakyat. Pasalnya, kegiatan Bimtek yang dilakukan pada 26 Oktober 2021 kemarin terlihat asal asalan saja.
Pihak Legislatif yang disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi, sangat kecewa kegiatan Bimtek dan Studi Banding saat ini.
“Kami sebagai wakil rakyat kecewa. Kalau seperti itu, azas manfaat nya tidak ada sia-sia”, kata Herman Effendi kepada media ini, Jum’at (29/10/2021).
Sementara terkait protes yang dilontarkan peserta (Kades dan BPD) ke penyelenggara PT. Diva Lookah Multindo Tour & Travel dan APDESI, Ketua DPD II Golkar Merangin ini menyebutkan bahwa protes tersebut sah-sah saja.
“Wajar mereka protes kan dia bayar, fasilitas dan pelayanan memang utamanya,” ungkapnya.
Diketahui, Bimbingan teknis dan Studi Banding rombongan Kepala Desa dan BPD di Merangin berjumlah 138 orang peserta (70 Kades dan 68 BPD), sebelumnya telah menyetor uang Rp 8.000.000,- per orang dari dana desa (DD).
Pada dasarnya kata Herman Effendi, Bimtek dan Studi Banding tujuan adalah menambah wawasan sesuai program agar bisa diterapkan di Desa masing-masing.
“Ini menjadi catatan juga buat penyelenggara, kalau materi di paksakan selesai dalam beberapa jam apalagi kalau sampai dilewati, kemudian keberangkatan lewat darat. Itu kan sudah jelas menguras waktu dan tenaga juga, Mungkin lebih efektif pakai pesawat udara, sah-sah saja peserta kecewa”, tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini (Bimtek dan Studi Banding) harusnya menjadi perhatian khusus untuk Dinas PMD selaku instansi pemerintah terkait.
“Kita yang melihat dan mendengarkan itu juga kecewa, apalagi sebagai wakil rakyat,” tutupnya.
Sumber: Pemayung.com/Ampar.id
