JAMBI.KABARDAERAH.COM – Organisasi Pekat-IB mengharapkan kepada Bupati Merangin agar dapat mengambil kebijakan yang berimbang terkait dengan kisruh Puskesmas Simpang Limbur.
Seperti yang dijelaskan oleh Buyung Pahit selaku ketua Organisasi Pekat-IB Kabupaten Merangin kepada media ini Kamis (23/2/23), yang sempat angkat bicara dan meminta kepada Bupati Merangin agar dapat bertindak dengan bijak dan arif dalam mengambil kebijakan yang sedang berpolemik di Puskesmas Simpang Limbur.
“Saya harapkan kepada pak Bupati Merangin agar mengambil kebijakan yang bijaksana dan Arif dalam polemik yang ada di Puskesmas Simpang Limbur yang dipimpin oleh Fifi Maisari, dan jika ini tetap dilakukan oleh Bupati kita siap turunkan masa untuk demo di kantor Bupati Merangin, dan juga siap menggandengkan ormas-ormas lainnya untuk menindak kejelekan yang ada di SKPD yang ada di Kabupen Merangin dan ini akan kami buktikan,” ujar Buyung Pahit dengan nada yang merasa kesal.
Dan masih menurut Buyung Pahit, dirinya akan membongkar terkait dengan pemotongan lima persen dana BOP dan tiga persen dana JKN yang dipotong oleh pihak Dinkes, yang seharusnya dana tersebut diperuntukan kepada Puskesmas yang ada di kabupaten Merangin yakni sebanyak 27 Puskesmas.
Dan BOP tersebut turun ke perpuskesmas bervariasi di antara Rp1 miliar pertahun kurang lebih, dan terkait dengan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang isunya di potong oleh pihak Dinkes sebesar Tiga Persen, dana yang di kucurkan lebih kurang Rp50 per triwulan.
“Saya akan bongkar dana BOP yang di potong oleh pihak Dinkes sebanyak lima persen dan dana JKN tiga persen, semua dana tersebut mengalir ke Dinkes Kabupaten Merangin,” ujar Buyung Pahit.
Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Nurhadiyanto selaku staf Program di Puskesmas Simpang Limbur, dirinya juga mengarap kan kepada Bupati agar mengambil kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika tetap dilakukan tindakan yang tidak sesuai menurutnya dirinya siap mendatangkan warga yang terdiri dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Pamenang Barat.
“Saya harapkan kepada pemangku kebijakan agar dapat menyikapi persoalan ini dengan tidak berat sebelah, jangan hanya ada pengaduan dari segelintir warga langsung mengambil kebijakan yang belum tentu benar, dan jika tetap saya akan siap untuk mendatang kan masa berapa pun saya siap datangkan untuk demo ke kabupaten Merangin,” ujar Nurhadiyanto pula.
(helmi)
