Jambi I Kabardaerah.com — Adanya dua sekolah swasta tingkat SMP sederajad di Kota Jambi yang tidak pernah melakukan upacara bendera dan menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya membuat prihatin sejumlah tokoh masyarakat.
Salah satunya, mantan Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabar) dua priode ini. Dia mempertanyakan tugas seorang kepala daerah sebagai top manajemen, kenapa masih ada sekolah yang mengharamkan melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap upacara bendera hari Senin?
“Inilah tugas seorang kepala daerah, harus mengontrol sampai ke bawah dan jangan sampai ada sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Ini tentunya tanggungjawab seorang kepala daerah,” ujarnya, Senin (11/12/2017).
Dengan adanya fenomena ini, Usman Ermulan khawatir, membuat pelajar dan generasi muda tidak memahami makna dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar bangsa Indonesia.
Sebagai warga NKRI, tegasnya, kepala daerah harus mewajibkan anak didik mengetahui lagu Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan, serta Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
“Tujuan diwajibkannya setiap sekolah untuk melakukan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan adalah sebagai upaya untuk memahami dan memaknai Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.
Menurutnya, upacara bendera sebagai upaya untuk menanamkan jati diri bangsa terhadap anak didik, serta melatih kedisiplinan, melatih berbaris-baris dan melatih calon pemimpin bangsa terhadap anak didik.
“Mana tau nantinya, mereka ada yang menjadi walikota, bupati bahkan gubernur atau pun presiden, tetapi mereka tidak tau lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Di sinilah perlunya upacara setiap hari Senin,” tandas Usman.
Terkait tidak ada lapangan upacara bendera, Dia menilai tidak ada alasan setiap sekolah untuk tidak melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin.
“Jika alasanya tidak mempunyai lapangan, maka disarankan agar pemerintah wajib memfasilitasinya. Mangkanya yang membuat sekolah harus mempunyai lapangan untuk upacara,” tutur mantan anggota DPR RI ini.
Diakuinya, warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi WNI syaratnya harus mengenal dahulu lagu Indonesia raya, Pancasila dan UUD 1945. Bila ada yang lahir di NKRI tidak tau lagu Indonesia Raya, gawat namanya itu,” imbuhnya.
Terakhir, Usman menyarankan dalam memberi izin pembangunan gedung sekolah baik swasta atau negeri harus memperhatikan lapangan sekolah.
Dia tidak ingin, ke depannya pihak sekolah tidak melakukan upacara rutin hanya disebabkan ketiadaan lapangan upacara bendera.
“Jika suatu sekolah dalam pembangunannya tidak ada lapangan, pemerintah jangan memberi izin pembangunannya,” tukas Usman.
Kekhawatiran serupa juga dialami tokoh masyarakat lainnya, Hatta Arifin. Dia memiliki pengalaman, cucunya yang sekolah di swasta dan negeri belum mengenal Pancasila.
“Contohnya saya punya cucu lima, tiga diantaranya sekolah di swasta dan dua diantaranya sekolah di negeri. Saya tanya kepada cucu yang sekolah di swasta ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu sila ke berapa, dia tidak bisa jawab. Lalu saya tanya ke cucu saya yang sekolah negeri mereka tau,” jelasnya.
Bila ini sering terjadi, Hatta menilai bobroknya kualitas pendidikan anak bangsa saat ini. Dia menegaskan, pemerintah harus bertanggungjawab atas pendidikan saat ini.
“Jangan sampai nantinya anak-anak kita tidak mengetahui apa itu Pancasila, apa UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Hatta berharap, melalui upacara bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah. Karena dalam upacara tersebut, anak didik bisa lebih mengenal lagu Indonesia Raya, Pancasila dan UUD 1945.
Disamping itu, Dia pernah menyarankan kepala daerah untuk betul-betul mengontrol pendidikan di Jambi ini, dan lakukan pengawasan setiap hari Senin, sekolah mana yang tidak melakukan upacara bendera.
“Beri mereka wawasan kebangsaan dan bela negara, agar rasa nasionalisme tidak luntur hingga dewasa kelak,” jelasnya. (budi)
